JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi 1 DPR dan pemerintah secara maraton menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, hingga menggeser lokasi rapat di salah satu hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta, sejak Jumat (14/3/2025) siang. <br /> <br />Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terus bergulir dan semakin dikebut. <br /> <br />Percepatan ini semakin tampak saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1. <br /> <br />Panglima meminta agar revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, yang sudah tertunda sejak tahun 2015. <br /> <br />Sementara itu, anggota Komisi 1, Nurul Arifin, menyatakan partainya memahami UU TNI perlu direvisi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, dan menempatkan perlunya posisi TNI secara imbang di ranah sosial. <br /> <br />Namun, urgensi mempercepat revisi UU TNI ini dinilai bertentangan dengan mandat reformasi, demokrasi, dan konstitusi yang sudah memisahkan ranah sipil dan militer secara tegas. <br /> <br />Seharusnya penempatan anggota TNI aktif di 10 kementerian lembaga selama ini adalah yang urgen untuk dievaluasi. <br /> <br />Meski Komisi 1 DPR dan pemerintah tengah kebut menyelesaikan revisi UU TNI, namun mengenai kapan tanggal pengesahannya, menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, itu tergantung dinamika dalam Komisi 1. <br /> <br />Sejauh ini, ada tiga pasal yang menjadi fokus perdebatan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 47 tentang perluasan penempatan TNI di kementerian lembaga, dan Pasal 53 terkait perubahan batas usia pensiun. <br /> <br />Baca Juga Koalisi Masyarakat Sipil: Revisi UU TNI Masih Berpotensi Mengembalikan Dwi Fungsi dan Militerisme di https://www.kompas.tv/nasional/580332/koalisi-masyarakat-sipil-revisi-uu-tni-masih-berpotensi-mengembalikan-dwi-fungsi-dan-militerisme <br /> <br />#revisiuutni #tni #dpr #pemerintah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/580640/full-revisi-uu-tni-peneliti-poshdem-terburu-buru-hanya-untuk-kepentingan-sekelompok-orang
